ngada.org

Please wait for loading...




      (74):

    /
     29  -2 2014 jul 25se rbb syariahpbi14-26-2012.htmRencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah ... (2) Pengelompokan BUKU untuk Unit Usaha Syariah didasarkan pada Modal ...
     32  +69 2014 sep 08mutasi polriPerkap No 16 Thn 2012:: Mutasi Anggota POLRI ::BN 728-2012Mutasi Antar Daerah adalah pemindahan Anggota antar Polda atau antar Satuan fungsi (Satfung) di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri  ...
     33  +3 2014 jul 19contoh adendum ppjbLampiran 2addendum Perjanjian Kerjasama Opersional (PKO). 4.
     42  ~ 2014 sep 14kopertisPermendikbud 1-2013::Orta Kopertis ::BN 2-2013(1)Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat KOPERTIS , adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan  ...
     44  +15 2014 sep 06jual beli getah damarPermendag 22/M-DAG/PER/4/2012::(Perubahan) Harga Patokan NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
     46  +11 2014 sep 02persewaan scaffolding daerah perakPeraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
     49  +2 2014 sep 20kopertis 7KOPERTIS mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, .... KOPERTIS Wilayah VII Surabaya Provinsi Jawa Timur, termasuk ...
     49  ~ 2014 sep 09metoda pengujian cbrLampiran PP 32-2012::PNBP Kementerian PU Thn 2012Pengukuran/ pengujian lapangan 1) Pengukuran geolistrik per titik uji Rp
     49  +52 2014 jul 24peralatan mesin bor longyearLampiran PP 9-2012::PNBP Kementerian ESDM Thn 20123) Long year 34 truck mounted (tanpa truck) + pompa ..... Alat berat. 1) Mesin bor teknik kecil kapasitas kurang dari 60 meter. 2) Mesin bor teknik besar kapasitas.
     51  +10 2014 aug 31logo kabupaten kupangKabupaten Ngada - Tana NgadaLambang Kabupaten Ngada KABUPATEN NGADA. Data Umum. Letak geografis: pulau ... Lembata, 10. Alor; (Timor) 11. Kupang , 12. Belu  ...
     55  +28 2014 jul 20teknologi wimax kominfoPermen Kominfo 5-2013::Kelompok Alat Dan Perangkat b.bahwa perkembangan teknologi alat dan perangkat telekomunikasi yang
     57  ~ 2014 sep 06jemaah haji yang meninggalPermenag No 14 Thn 2012::Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tim Pemandu Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam .... (2)Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia  ...
     58  ~ 2014 jul 21mengenal jenis produk asuransiPermenkeu 30/PMK.010/2010::Prinsip Mengenal Nasabah bagi Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk
     59  +42 2014 oct 04sertifikasi perangkat telekomunikasiPermen 02/Per/M.Kominfo/03/2011:: Sertifikasi Radio Elektronika SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO .... (1)Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas ...
     59  +42 2014 aug 18jumlah anggota dprLampiran UU 8-2012::Pemilu Anggota DPR , DPD dan DPRD PROVINSI, JUMLAH KURSI, NAMA DAPIL, JUMLAH KURSI PER DAPIL, WILAYAH DAPIL (Nama Kabupaten/Kota). 1. Nanggroe Aceh Darussalam, 13 ...
     62  ~ 2014 aug 13barang ekspor wajib lsPermendag 57/M-DAG/PER/12/2010::Ketentuan Impor Produk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
     62  ~ 2014 jul 24promosi iklan banner massalPermenkes No 004-2012:: Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS Pengaturan Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan bertujuan untuk
     63  ~ 2014 sep 05menteri-menteri ekonomi kib iiKeppres No 84/P Thn 2009:: Kabinet Indonesia Bersatu II Periode PERTAMA: Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan ... 2 .Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;. 3.
     63  +17 2014 jul 26dprd kabupaten pekalonganLampiran UU 8-2012::Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kab . Aceh Jaya 7. Kab . Aceh Barat 8. Kab . Nagan Raya 9. Kab . Gayo Lues. 10. Kab . Aceh Barat Daya. 11. .... Pekalongan 3. Kab . Pemalang 4.Kota Pekalongan .
     65  ~ 2014 sep 10peraturan pemerintahUU 1-1950 [RI]::Jenis Dan Bentuk Peraturan Pemerintah PusatTahun 1950, PERATURAN PEMERINTAH PUSAT. DJENIS. BENTUK. Peraturan tentang djenis dan bentuk peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
     65  ~ 2014 aug 22kementerian kelautan dan perikananPermen KP No. PER.27/MEN/2012::Pedoman Industrialisasi c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang ...
     66  +22 2014 jul 21penatalaksanaan medik sinusitis bleedingJenis PelayananPemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter / tenaga keperawatan. c. .... Internal Bleeding . 32. Luka Bakar ... Trombosis sinus kavernosis. 11.
     67  ~ 2014 aug 30saham perusahaan gas negaraPP 58-2003::Penjualan Saham PT Perusahaan Gas Negara ( PGN )Menimbang:a.bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dan kinerja serta nilai tambah Perusahaan , maka dipandang perlu melakukan ...
     67  +26 2014 aug 08jual sengon yogja
     67  +18 2014 jul 23harga undangan simPerkap 9-2012:: Surat Izin Mengemudi ( SIM )::BN 279-2012Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar ...
     70  ~ 2014 aug 20geolistrik tambang emasa) Penelusuran informasi wilayah pertambangan b) Pencadangan wilayah dan
     70  ~ 2014 aug 18harga kelapa sawitPermen 17/PERMENTAN/OT.140/2/2010:: Harga Tandan Buah c.bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memberikan perlindungan perolehan harga wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi ...
     71  ~ 2014 aug 21ruu jaminan kesehatanPermenkes 2562/Menkes/Per/XII/2011::Juknis Jaminan Persalinan No. 46, 2012, KEMENTERIAN KESEHATAN . Jaminan . Persalinan. Petunjuk Teknis. ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ...
     71  +30 2014 aug 11sungai mahak malinauUU 2-2013::Pembentukan Kab. Mahakam Ulu di Prov. Kalimantan a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh, Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau  ...
     72  ~ 2014 sep 17departemen keuanganPP 1-2013::PNBP Kementerian Keuangan Thn 2013Menimbang:a.bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan ...
     73  +6 2014 sep 14konsorsium asuransi tkiPermenakertrans 1-2012::(Perubahan) Asuransi TKI ::BN 27-2012(1)Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan dalam 1 (satu) konsorsium sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan, maka perusahaan asuransi TKI wajib ...
     73  +22 2014 sep 09permendagri 21 tahun 2011Permendagri 71- 2011 ::Koordinasi Penyusunan Juknis DAU::BN 4 NOMOR 71 TAHUN 2011 ... Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang  ...
     73  ~ 2014 aug 09menteri koperasi dan ukmPermen KUKM No.b.bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  ...
     75  -2 2014 sep 28perpres 54 tahun 2010Perka LKPP 6-2012::Juknis Perpres 70-2012 (Perubahan Perpres Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun ...
     75  -1 2014 sep 20permendagri no 44 tahun 2007Permendagri No . 69 Thn 2012Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran
     75  +26 2014 sep 07peraturan sekolah menengahPermendikbud 60-2011::Larangan pungutan biaya pendidikan pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK ... PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN ...
     76  ~ 2014 sep 25aturan pelantikanPP 47-2000::Konsultasi Calon (Wakil) Gubernur dan Pengesahan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 ... PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA ...
     76  +14 2014 sep 23perpres 54PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54
     77  +24 2014 oct 03kamar kadin indonesiaUU 1-1987:: Kamar Dagang dan Industri ( KADIN )UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987. TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
     78  ~ 2014 jul 30sistem resi gudangUU 9-2011::(Perubahan UU 9-2006) Sistem Resi GudangMenimbang:a.bahwa Sistem Resi Gudang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan ...
     79  +22 2014 sep 27pemanfaatan pulau pulau kecilPerpres 121-2012::Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil mengakibatkan kerusakan ...
     79  +22 2014 sep 17badan intelijen negaraPerpres 34-2010:: Badan Intelijen Negara (BIN)(1) Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BIN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di ...
     79  ~ 2014 aug 17spesifikasi alat kesehatanPP 41-2012:: Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan HewanNo. 72, 2012, KESEHATAN . Hewan. Peternakan. Alat . Mesin. Penggunaan. ... Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata ...
     79  ~ 2014 jul 21merawat airsoft gunPerkap 8-2012::Pengawasan/Pengendalian Senjata Api (senpi) utk Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya .... d. memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang  ...
     80  ~ 2014 aug 02managemen keuangan koperasiPedoman Umum Akuntansi KoperasiLaporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, .... koperasi di bidang organisasi- manajemen , pelayanan, usaha dan keuangan ;.
     81  ~ 2014 sep 28program flppPermenpera No. 13 Thn 2012::KPR Sejahtera dengan Dukungan FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN .... (3)Pengelolaan dana program FLPP dari Satker BLU-Kemenpera kepada Bank Pelaksana dilakukan ...
     81  ~ 2014 aug 13badan sertifikasi nasionalPP 102-2000::Standardisasi Nasional (SNI)199, 2000, BADAN STANDARISASI. Standarisasi Nasional . (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020) ...
     81  ~ 2014 aug 12kartu konsultan hkiPP 75-2005::PNBP Depkumham Thn 2005k. kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation. l.hak cipta Desain ..... Pendaftaran konsultan HKI per permintaan Rp5.000.000,- 15. Permintaan ...
     81  ~ 2014 jul 28biaya pemondokan hajiPerpres 31-2013:: Biaya ONH (BPIH) Thn 2013b.bahwa penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun ... (1) BPIH Tahun 1434H/2013M meliputi biaya penerbangan haji , biaya pemondokan  ...
     82  -1 2014 sep 16suku bunga kpr 2011Permenpera No. 13 Thn 2012:: KPR Sejahtera dengan Dukungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa bantuan pembiayaan pemilikan rumah dengan suku bunga  ...
     83  +18 2014 jul 17saham garuda indonesiaPP 3-2011::Perubahan Struktur Kepemilikan Saham pada PT Menimbang:a.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia , perlu melakukan ...
     84  +17 2014 sep 21kurikulum pendidikan kepolisianPerkap 18-2009::Penyelenggaraan Diklat Polsus Dan PPNS::BN Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ... Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, ...
     84  ~ 2014 sep 09depkumhamMenimbang:a.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen ...
     85  +8 2014 sep 23pemeriksaan kimia darahKLASIFIKASI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA Pemeriksaan Kesehatan untuk Catar Akpol dan Calon PPSS a. Pemeriksaan ... Prosedur pemeriksaan kesehatan tahap I, meliputi: 1) ... kimia darah , meliputi:.
     85  +16 2014 aug 31juknis pelatihan tenaga kerjaPermen 33/Permentan/OT.160/6/2009::Pedoman Diklat Fungsional PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL ... Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, ..... 3) Tenaga kediklatan yang terdiri dari tenaga fasilitator yang kompeten di bidangnya. 2.
     87  +14 2014 sep 11tatalaksana kepabeananPenjelasan PP 10-2012::Perlakuan Kepabeanan , Pajak dan Cukai TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana ...
     88  ~ 2014 sep 03pola rangkaian bunga hotelPermen No. 74.1/Permentan/OT.140/11/2011::BudiDaya Kemiri panen dan pengelolaan hasil; serta pola tanam. 1.5. .... Rangkaian bunga kemiri sunan tersusun dalam bentuk malai, Bentuk bunga jorong, mahkota bunga ...
     88  ~ 2014 aug 26media promosi kesehatanPengaturan Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan bertujuan untuk memberikan ..... Oleh karena itu, metode yang tepat di sini adalah penggunaan media , seperti  ...
     90  ~ 2014 aug 05senjata api pistolSenjata Api Olahraga adalah senjata api , pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan/atau airsoft gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan ...
     91  ~ 2014 sep 05materi pelatihan kamtibmasPermen PM.106/PW.006/MPEK/2011::::Sistem Pengamanan Hotel keamanan dan ketertiban masyarakat ( kamtibmas ) atas dasar kehendak dan ... Pelatihan , materi pelatihan dan narasumber serta tempat pelatihan bagi ...
     91  ~ 2014 aug 09jumlah pemegang kartu kreditSEBI No. 14/27/DASP::Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu a) Pemegang Kartu Kredit tidak memenuhi batas minimum usia yang .... yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit , yang meliputi jumlah plafon, ...
     93  -15 2014 oct 01unit pengolahan pupuk organik purbalinggaPermendag 07/M-DAG/PER/2/2009::(Perubahan ... - Tana NgadaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
     93  +8 2014 sep 18bagan akun standarPermenkeu 29/PMK.06/2010::Penggolongan dan Kodefikasi BMN b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyajian neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar , diperlukan adanya pengaturan kembali ...
     93  +8 2014 aug 09kerajinan ntb dan nttSejarah singkat Tana NgadaBerdasarkan laporan dari Panitia dan Menteri tersebut kemudian keluar UU 64/ 1958 tentang ... tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur .
     94  ~ 2014 aug 26pemerintah pariwisata baliPP 33-2009::Penambahan Modal PT Pengembangan Pariwisata BaliPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2008 ... Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali dalam ...
     95  +6 2014 aug 31proses pembuatan senjata apiMenimbang:a.bahwa senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam ... Penghibahan Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung ...
     95  ~ 2014 aug 14menteri perumahan rakyatPermenpera 04-2012::Pengadaan Perumahan Melalui KPRS c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang ...
     95  ~ 2014 aug 14peta kabupaten bimaLampiran Permenkeu 245/PMK.07/2010:: Peta Kapasitas Fiskal PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA .... 1 Kabupaten Bima 0.2259 Rendah 2 Kabupaten Dompu 0.2398 Rendah 3 Kabupaten Lombok Barat 0.0570 ...
     95  ~ 2014 jul 28harga pendaftaran patentm. paten ; n.merek;. (2)Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang .... Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas ...
     96  ~ 2014 aug 29bank perkreditan rakyat bprPBI 11/20/PBI/2009:: bank perkreditan rakyat ( bpr ) dalam status Bank Perkreditan Rakyat , yang selanjutnya disebut BPR , adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...
     96  ~ 2014 jul 27direktorat pengelolaan media publikBAB IX MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMASYARAKATAN Langkah-langkah umum dalam pengelolaan perubahan adalah sebagai berikut. 1. ... Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu mengidentifikasi apa saja aspek yang .... mengambil inisiatif dalam membuat strategi media untuk publik .
     97  -19 2014 sep 23penilaian jabfung sandimanPerka 2-2009::Pembuatan/ Penilaian Karya Tulis Jafung Sandiman Menimbang:a.bahwa untuk kelancaran pembuatan dan penilaian karya tulis ilmiah bagi Pemangku Jabatan Fungsional Sandiman , perlu ...
     97  -8 2014 sep 22uu kepolisianUU 8-1948::Pendaftaran Dan Izin Pemakaian Senjata Api (senpi)Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah: ... Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya ...
     100  ~ 2014 aug 07pencegahan bencana alamPermenhan 02-2009::Bantuan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, ...
    1 of 1 pages